Kabid SMA: Jika Keberatan Jangan Dibayar!

MARTAPURA – Sesuai janjinya, Kabid Bidang SMA Dinas Pendidikan dan Budaya Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammadun akhirnya meminta klarifikasi perihal sumbangan sukarela senilai Rp 1,5 juta hingga 1,8 juta di SMAN 2 Martapura. Dalam pertemuan bulanan dengan Kepsek Se Kabupaten Banjar yang berlangsung di SMAN 1 Martapura, dia menyatakan orangtua siswa yang keberatan surat edaran itu tak perlu membayar!

Muhammadun yang sebelumnya diwawancara Kalimantanview.com memang berjanji menanyakan permasalahan itu kepada pihak terkait. Ia pun minta klarifikasi kepada mantan Kepala Sekolah SMAN 2 Martapura yang sekarang menjabat sebagai Kepala Sekolah SMAN 1 Karang Intan H. Zainuddin Rasyid. Mengingat kebijakan itu awalnya ditetapkan pada saat yang bersangkutan menjadi Kepsek di SMAN 2 Martapura. (Baca: Blunder Sumbangan Rp 1,5 Juta SMAN 2 Martapura, Red).

Setelah terjadi kesepakatan tersebut ia mengaku tidak tahu reaksi rang tua murid karena yang mengadakan agenda musyawarah adalah komite. “Dari pihak sekolah tidak mengikuti itu. Juga saat musyawarah tersebut dirinya mengikuti hanya sampai kata sambutan saja dan meninggalkan agenda musyawarah tersebut dan musyawarah diambil alih sepenuhnya oleh komite sekolah,” dalihnya.

Kabid SMA Disdikbud menanyakan soal sumbangan Rp 1,5 juta di SMAN 2 Martapura dalam pertemuan bulanan Kepsek.

- iklan -

Lebih lanjut pihak sekolah juga menjelaskan kemana arah sumbangan tersebut digunakan sebagaimana juga tercantum pada selebaran yang dibagikan kepada orangtua siswa.
Menyikapinya, Muhammadun mengatakan hakikatnya semua uang dari sumbangan itu kembali ke siswa. Dalam artian bahwa yang dibuat atau dibeli dari sumbangan tersebut semuanya demi menunjang siswa ataupun memberikan kenyamanan belajar.

“Namun apabila orang tua siswa yang keberatan ataupun yang tidak bisa membayar maka sumbangan tersebut jangan dibayar, ” tegasnya.

Sebelumnya dia mengatakan sumbangan atau pungutan yang diminta ke orang tua siswa juga tidak boleh dialokasikan untuk pembangunan sekolah (ruang kelas). Soalnya dana untuk pembangunan ruang kelas sudah disiapkan pemerintah provinsi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Saya sudah kasih imbauan kepada guru-guru di seluruh sekolah untuk jangan sampai terlibat akan hal-hal seperti ini. Penggunaan dana-dana sukarela juga harus transparan, apalagi jika sampai memberatkan orang tua atau wali murid,” jelasnya.***

Jurnalis Jaini Hamidi
Redaktur M. Rifhan Risani
Berita lainnya
Komentar
Sedang memuat...